Pelayanan kitab suci utamanya terkait pengadaan dan pendistribusian menghadapi persoalan kejelasan regulasi yang menjadi landasan yuridis formal pelaksanaannya. Selama ini, pelayanan kitab suci didesain sebagai program, bukan tugas dan fungsi tersendiri yang memerlukan pendelegasian kewenangan, pembakuan proses bisnis, standar operasional prosedur (SOP) pengadaan, pendistribusian, dan pengawasan kitab suci. Selain itu dalam hal proses perencanaan, ketersediaan data yang menjadi dasar analisa kebutuhan belum terpenuhi dan digunakan dengan baik. Pendayagunaan instansi vertikal dalam pendistribusian kitab suci juga belum dilakukan secara maksimal. Berbagai kondisi tersebut berimbas pada kurang optimalnya aspek kecukupan dan keterjangkauan pelayanan kitab suci kepada masyarakat yang membutuhkan, tak terkecuali  kelompok masyarakat difabel.