SIMLITBANG KEMENTERIAN AGAMA RI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KITAB SUCI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018/2019
Kategori: Bahan Kebijakan
Anggota:
Publisher: PuslitbangLKKMO
Diunduh: 92x
Dilihat 647x
Editor: adminpusat1
Abstrak:
Penyelenggaraan pelayanan kitab suci oleh Kementerian Agama penting bagi masyarakat,
sebagai hak dasar yang diakui dan dilindunugi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian
Agama telah menjadikan pelayanan kitab suci sebagai rencana strategis kelembagaan dan
sebagai indikator kinerja utama yang harus dilaksanakan. Guna menunjang implementasi
pelayanan kitab suci secara efektif, maka dukungan tata kelola yang efektif menjadi suatu hal
yang urgent. Ukuran dari efektifitas pelaksanaan tata kelola dapat dilihat dari keterpaduan
proses, standard kerja dan alokasi sumber daya di mana hal tersebut dapat dilihat dari
bagaimana perencanaan pelayanan kitab suci dilakukan sampai dengan implementasinya.
Penelitian ini dilakukan untuk memetakan persoalan penyelenggaraan tata kelola pelayanan
kitab suci oleh kementerian agama dan mendapatkan gambaran mengenai indek kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kitab suci tersebut. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan pendekatan mix method, yaitu perpaduan antara metode kualitatif dan
kuantitatif. Temuan penelitian menyatakann bahwa secara umum indeks layanan kitab suci
terkategorikan kurang baik (skor: 2,65 utnuk tahun 2018 dan 2,76 untuk tahun 2019).
Rendahnya penilaian masyarakat tersebut berakar dari empat permasalahan. Pertama, tidak
didapati dasar hukum sebagai turunan dari Renstra Kementerian mengenai Pelayanan Kitab
Suci. Kedua, belum didukung oleh proses bisnis penyelenggaraan pelayanan kitab suci yang
terpadu. Ketiga, perencanaan dan penganggaran top down dan belum dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan yang obyekif dan komprehensif. Keempat, belum memiliki mekanisme
pengawasan dan evaluasi yang memadai.
Penyelenggaraan pelayanan kitab suci oleh Kementerian Agama penting bagi masyarakat,
sebagai hak dasar yang diakui dan dilindunugi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian
Agama telah menjadikan pelayanan kitab suci sebagai rencana strategis kelembagaan dan
sebagai indikator kinerja utama yang harus dilaksanakan. Guna menunjang implementasi
pelayanan kitab suci secara efektif, maka dukungan tata kelola yang efektif menjadi suatu hal
yang urgent. Ukuran dari efektifitas pelaksanaan tata kelola dapat dilihat dari keterpaduan
proses, standard kerja dan alokasi sumber daya di mana hal tersebut dapat dilihat dari
bagaimana perencanaan pelayanan kitab suci dilakukan sampai dengan implementasinya.
Penelitian ini dilakukan untuk memetakan persoalan penyelenggaraan tata kelola pelayanan
kitab suci oleh kementerian agama dan mendapatkan gambaran mengenai indek kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kitab suci tersebut. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan pendekatan mix method, yaitu perpaduan antara metode kualitatif dan
kuantitatif. Temuan penelitian menyatakann bahwa secara umum indeks layanan kitab suci
terkategorikan kurang baik (skor: 2,65 utnuk tahun 2018 dan 2,76 untuk tahun 2019).
Rendahnya penilaian masyarakat tersebut berakar dari empat permasalahan. Pertama, tidak
didapati dasar hukum sebagai turunan dari Renstra Kementerian mengenai Pelayanan Kitab
Suci. Kedua, belum didukung oleh proses bisnis penyelenggaraan pelayanan kitab suci yang
terpadu. Ketiga, perencanaan dan penganggaran top down dan belum dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan yang obyekif dan komprehensif. Keempat, belum memiliki mekanisme
pengawasan dan evaluasi yang memadai.