Executive Summary

Penelitian Tentang:

Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama

di Kawasan Timur Indonesia

Pendahuluan

Penelitian ini adalah penelitian deskripsi atas penyelenggaraan kepenyuluhan agama sebagai implementasi pelayanan keagamaan bagi masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada empat lokasi di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Provinsi Sulsel (Kota Parepare), Sultra (Kota Kendari), Sulbar (Kabupaten Polman), dan Papua Barat (Kabupaten Sorong).                

Penelitian ini berangkat dari tiga permasalahan, yaitu: sejauhmana penyelenggaraan kepenyuluhan dapat berfungsi dalam membantu pembangunan keagamaan masyarakat, faktor-faktor pendorong dan penghambat peran dan fungsi penyuluh agama dalam melaksanakan program pelayanan keagamaan pada masyarakat, serta respon masyarakat terhadap penyelenggaraan kepenyuluhan agama.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menggambarkan peran para penyuluh agama dalam membantu pembangunan keagamaan masyarakat, untuk menggambarkan faktor pendorong dan penghambat peran dan fungsi penyuluh agama dalam melaksanakan program pelayanan keagamaan pada masyarakat,  dan mengetahui respon dan usulan-usulan masyarakat terhadap format kepenyuluhan yang ideal. 

Temuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum jumlah penyuluh masih minim jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus diberikan pelayanan keagamaan. Dalam penyelenggaraannya, penyuluh menemui beberapa kendala, seperti minimnya dana dan insentif yang sangat kecil, kurangnya pemahaman terhadap berbagai persoalan berkaitan dengan kepenyuluhan, lemahnya kemampuan metodologis, dan tidak diberikannya pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan terkait kegiatan kepenyuluhan.  Secara umum, kegiatan kepenyuluhan hanya bersifat ceramah seputar tema-tema keislaman, pengajian pada majelis taklim, dan pengajaran baca tulis Al-Quran di TK/TPA, tanpa disertai konseling keagamaan dan metode kepenyuluhan yang efektif dan inovatif, sebagaimana diatur dalam juklat (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) penyelenggaraan kepenyuluhan. Hal ini terjadi karena minimnya sumber daya penyuluh akibat program pengembangan kapasitas yang sangat kurang. Kelompok kerja penyuluh (pokjaluh) juga kurang efektif seperti di Polman dan Kendari. Bahkan, di Parepare dan Kabupaten Sorong, pokjaluh tidak ada. Demikian pula, masyarakat secara umum belum mengetahui keberadaan penyuluh karena sulit membedakan antara penyuluh agama dengan ustadz atau muballigh.

Rekomendasi

Berdasarkah hal itu, peneliti merekomendasikan beberapa hal:

1.   Perlu pengalokasian anggaran untuk biaya operasional dan insentif penyuluh, serta database tenaga penyuluh.

2.   Memperbanyak program-program yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan kualitas dan kapasitas penyuluh, seperti menggelar workshop, diklat, dan menyuplai buku-buku menyangkut kepenyuluhan.

3.   Perlu diadakan kerjasama lintas sektoral dengan lembaga keagamaan dan pemerintah setempat dalam hal penyelenggaraan kepenyuluhan keagamaan.

4.   Kemenag perlu membuka jaringan melalui media lokal (cetak maupun elektronik) dalam rangka mensosialisasikan kegiatan kepenyuluhan di masyarakat.