Salahsatu kegiatan penelitian yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  tahun  2015  adalah  Penelitian “Persepsi Masyarakat terhadap Perlindungan Umat Beragama.”

Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan mengetahui persepsi masyarakat atas konsep “perlindungan umat beragama”—di mana dalam konteks saat ini Kementerian Agama sedang menyusun draf RUU Perlindungan Umat Beragama. Penelitian ini memotret dan memetakan persepsi terhadap perlindungan, yang didekati dari teori kewarganegaraan (citizenship), kebebasan beragama, dan HAM.

Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif ini menyebarkan angket di 12 provinsi yang dipilih secara acak, yakni: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Di setiap ibukota provinsi dipilih kecamatan ibukota kab/kota, di setiap kecamatan dipilih secara acak dua kelurahan/desa, di setiap desa dipilih secara acak dua RW, dan di setiap RW dipilih secara acak dua RT. Di setiap RT inilah dipilih secara acak 12-13 kepala keluarga sebagai responden.

Dengan menggunakan angket berskala Thurstone, data dijaring dan diolah dengan uji proporsi untuk setiap dimensi, ditemukan  nilai  hipotesis  dan  tingkat  signifikansinya.  Dari hasil itu, sampai pada kesimpulan seberapa bebas atau seberapa  tidak-bebas  (terikat)  kecenderungan  arah pengaturan  dalam  setiap  dimensi  yang  diukur.  Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah:

Dari   temuan-temuan   ini,   dapat   direkomendasikan beberapa hal bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyusunan RUU Perlindungan Umat Beragama harus mengindahkan data empirik kecenderungan persepsi publik tentang anasir dimensi/subdimensi perlindungan beragama—sebagaimana tabel di atas. Ketika dalam suatu subdimensi kecenderungannya “bebas”, maka diktum pasal yang disusun sebaiknya ke arah membebaskan atau menjamin kebebasannya. Demikian sebaliknya, yang berkecenderungan tidak-bebas atau terikat/rigid, maka arah pengaturannya pun sebaiknya lebih ketat, mengatur, atau kebebasannya dibatasi. Berikut selengkapnya beberapa subdimensi yang seharusnya bebas dan tidak- bebas arah pengaturannya:
   

   Subdimensi yang dibebaskan/longgar	Subdimensi yang terikat/rigid
   1.  Bebas meyakini Tuhan	1. Bebas meyakini kitab suci
   2.  Bebas berpindah agama	2. Bebas meyakini Rasul
   3.  Bebas menjalankan ibadat ritual	3. Bebas mendirikan rumah ibadat
   4.  Bebas menyasar objek penyebaran agama	4. Bebas dalam cara menyebarkan agama
   5.  Bebas mengguna media penyebaran agama	5. Bebas dalam isi yang disebarkan
   6.  Bebas berhari besar keagamaan	6. Bebas menggunakan simbol agama
   7.  Bebas mendirikan organisasi keagamaan	7. Bebas dalam materi pelajaran agama
   8.  Bebas siapa penyampai/guru ajaran agama	8. Bebas dalam peserta pengajaran agama
   9.  Dilindungi dalam melaksanakan ritual agama	9. Perlindungan ajaran agama
   10. Dilindungi dalam berbahasa agama	10. Perlindungan simbol agama
   	11. Perlindungan teks kitab agama

Catatan: subdimensi yang perlu dibebaskan namun “tidak sesuai” dengan arah pengaturan dalam regulasi yang ada saat ini, misal di nomor 8 (guru agama, dimana di UU Sisdiknas “harus oleh guru seagama”), penjelasan/ilustrasinya: di suatu sekolah yang terbatas ketersediaan gurunya, maka guru Matematika, misalnya, bisa juga merangkap menyampaikan materi pelajaran agama.

2. Melihat   kecenderungan   persepsi   responden,   dimana 58,4% cenderung memandang perlunya perlindungan beragama yang rigid/ketat/terikat, dibanding yang cende- rung bebas/longgar (13,4%), maka hal ini dapat dipahami sebagai indikasi kecenderungan publik mengenai arah pengaturan (dan baik dipertimbangkan) dalam RUU PUB.

3. Beranjak  dari  hasil  penelitian  ini,  tahun  2016  kiranya penting dilakukan penelitian lanjutan yang menekankan pada persepsi publik terhadap DRAF RUU PUB yang telah disusun Kementerian Agama/Pemerintah—sambil proses diskusi publik terhadap NA dan RUU PUB berlangsung. Penelitian uji-prediktif-evaluatif tersebut merupakan “sekuel”  dari  tahun  ini,  dan  akan  merekam  pendapat publik secara kuantitatif-presisif setiap klausul yang telah/akan diatur dalam DRAF RUU PUB tersebut.

...