EXECUTIVE SUMMARY

PENELITIAN PEMETAAN KAPASITAS

PONDOK PESANTREN DI SULSEL

1. Pendahuluan

Penelitian pemetaan pesantren adalah penelitian yang berbasis geografi, untuk mengambarkan secara visual persebaran pesantren, penggambarannya menggunakan system informasi geografis bereferensi keruangan (special).

Penelitian ini dilakuakn pada 23 kab/kota di propinsi Sulawesi Selatan. Populainya seluruh pesantren di 23 tersebut. Penelitian bertujuan untuk: (1) memetakan persebaran pesantren baik secara kewilayaan, keragaman, maupun aksebilitasnya; (2) kapasitas yang dimiliki pesantren meliputi kiyai, kitab kuning, santri, pondok dan masjid/musallah, serta sarana penunjang lainnya, (3) pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan di pesantren, baik intern pesantren maupun di ekstern pesantren dalam berbagai jenis dan bentukn ya.

Penelitian ini adalah penelitian lualitatif menggunakan pola survey. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi das tudi dokumentasi dengan menggunakan intrumen terkait. Pengelohan data dikelompokkan sesuai jenis data dan ditampilkan secara tabular ataupun grafis sesuai peruntukannya, kemudian dideskripsikan sesuai sifat masing-masing data.

2. Temuan Penelitian

1. Persebaran pesantren

Pesantren di Sulawesi Selatan (Sulsel)menurut data kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Suslel tahun 2013, sebanyak 289 unit. Temuan penelitian ini hanya 274 pesantren, tersebar 166 kecamatan dari 256 kecamatan pada  23 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel. Persbarannya mulai dari ibukota kabupaten, kecamatan, desa, dan dusun. Masih ada 90 kecamatan yang dapat dijadikan sasaran pengembangan pesantren dalam rangka penelusuran akses pendidikan keagamaan pada masyarakat.

Untuk mengakses pesantren tersebut hanya sebagia kecil berada di jalur transportasi umum roda empat. Umumnya dijangkau dengan menggunakan jasa tukang bentor, ojek, motor dan atau becak. Tipologi pesantren yang dikembangkan umumnya ‘kombinasi’, hanya sediit ‘salafiyah’. Karena itu, pendidikan yang dikembangkan di dalamnya sangat beragam, sehingga pengajian kitab sebagai ikon pesantren terkesan menjadi pelengkap pembelejaran saja.

2. Kapasitas pesantren yang dipotret berdasarkan KMA Nomor 13 tahun 2014 yang mengharuskan pesantren memiliki 5 unsur utama ykni : kiyai, kitab kuning, santri, pondok, dan masjid/musallah, ditambah wawasan kebangsaan, hanya sedikit sekali pesantren  yang memenuhinya. Kebanyakan pesantren hanya memiliki beberapa unsure saja. Beberapa pesantren tidak menyelenggarakan pengajian kitab karena tidak memiliki kiyai dan tidak tersedia kitab kuning. Kitab anjuran Kementerian Agama, hanya sebahagian kecil pesantren memilikinya, itupun hanya beberapa judul saja, karena minim distribusi. Masjid/musallah yang memiliki multi fungsi, belum semua pesantren memiliknya dan masih banyak yang darurat. Pondok dan santri yang merupakan dua unsure yang tak terpisahkan untuk sebuiah pendidikan berbasis asrama, beberapa pesantren tidak memondokkan santrinya karena tidak memiliki asrama. Ada yang memondokkan sebahagian saja karena adanya daya tamping asrama yang tidak memeadai bahkan ada yang sudah rusak. Demikian juga wawasan kebangsaan, beberapa pesantren belum menyikapinya sebagai sebuah keharusan. Bila KMA tersbut diimplementasikan, maka banyak pesantren yang tidak memenuhi syarat sebagai sebuah pesantren.
3. Pesantren sebagai wadah pendidikan yang berbasis masyarakat di samping berfungsi sebagai pencerah keagamaan umat, juga sebagai pengembang amanah jiwa kewirausahaan dalam berbagai jenis keterampilan terhadap komunitas pesantren maupun masyarakat. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di pesantren beragam. Ada yang berkembang ada pula yang mandg. Bahkana da pesantren yang tiadk melakukannya. Umumnya lemah pada manajemen, teknik pengelolaan dukungan SDM, dan pendanaan. Kerena itu penentuan jenis pemberdayaan dosebuah pesantren perlu riset sederhana oleh pesantren pihak terkait lainnya.

3. Rekomendasi

1. Perluasan akses pendidikan keagamaan pada masyarakat dengan menjadikan pesantren sebagai pionernya, kehadiran pesantren di tengah masyarakat perlu didorong dan diresponi. Oleh karena itu, perlu gerakan ‘pesantren masyarakat’, dengan menghadirkan pesantren di setiap desa, minimal setiap kecamatan dibawah koordinasi Kementerian Agama kerjasama pemerintah daerah dan ormas keagamaan Islam.
2. Belum terpenuhinya 5 unsur utama pesantren pada setiap pesantren, diperlukan penataan secaa bijak oleh Kementerian Agama sebagai bagian dari peerbaikan penatakelolaan pesantren. Pesantren yang hanya memenuhi dua unsure saja, diarahkan untuk memilih jalur sesuai satuan pendidikan yang dibina di dalamnya. Adapun pesantren yang sudah memenuhi 3 unsur utama pesantren, diberi penguatan agar memenuhi unsure lainnya yang belum terpenuhi, sehingga 5 unsur yang disyaratkan pada sebuah pesantren terpenuhi. Upaya itu dapat meminimalkan tereliminirnya pesantren dari masyarakat, juga untuk menata tertib manajemen pesantren. Untuk maksud tersebut, diperlukan peningkatan kemampuan managerial pengelola pesantren melalui workshop manajemen pesantren.
3. Pengembangan pemberdayaan pesantren, variannya perlu mempertimbangkan dukungan potensi wilayah dan lingkungan sekitar dan intern pesantren untuk kesinambungan dan prospeknya. Karena itu diperlukan kajian bersama antara pesanter, Kementerian Agama, dan Pemda setempat untuk menentukan jenis pemberdayaan disebuah pesantren. Agar masing-masing pesantren memiliki spesifikasi kegiatan pemberdayaan dan keberlanjutannya. Untuk itu, diperlukan wadah bersama lintas pesantren semisal forum komunikasi antar pondok pesantren di masing-masing kabupaten/kota. Karena itu, Kementrian Agama sebagai Pembina pesantren perlu memprakarsai pembentukan wadah tersebut. Untuk menyamakan persepsi, perlu dilakukan workshop tentang pengelolaan pemberdayaan pesantren.