SIMLITBANG KEMENTERIAN AGAMA RI
OPTIMALISASI LAYANAN PUBLIK HAJI DAN UMROH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS E GOVERNMENT
Kategori: Bahan Kebijakan
Anggota:
Publisher: PuslitbangBALK
Diunduh: 79x
Dilihat 507x
Editor: SekretariatBLD
Abstrak:
Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital di Kementerian Agama semakin penting
guna memperkuat tata pemerintahan dan demokrasi. Namun hingga kini, masih banyak kelemahan
dan hambatan dalam proses Digital Public Service ini. Kemajuan teknologi khususnya dalam
penyediaan kemudahan pelayanan publik juga harus didukung dengan kesiapan sumber daya
manusia yang unggul sebagai aktor pengelola teknologi itu sendiri. Selain itu, masalah adaptasi
juga menjadi salah satu tantangan besar bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dari transisi
manual ke arah digital sehingga edukasi yang tepat sasaran ini menjadi penting dilakukan.
Saat ini pemerintah telah banyak mengupayakan peningkatan dalam hal pelayanan kepada
masyarakat. Landasan yuridis dalam layanan public adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan publik Haji dan umroh sangat
diperlukan oleh masyarakat untuk berkomunikasi / mencari informasi mengenai haji dan umroh
dari proses dan prosedur pendaftaran, informasi mengenai travel yang memenuhi syarat, daftar
antrian pendaftaran haji hingga informasi mengenai pelaksanaan dan keberangkatan jamaah haji
dan umroh.
Dengan optimalisasi pemberdayaan media digital public service ini diharapkan kendala
masalah yang dihadapi selama ini oleh para calon jamaah haji dan umroh akan berkurang.
Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital di Kementerian Agama semakin penting
guna memperkuat tata pemerintahan dan demokrasi. Namun hingga kini, masih banyak kelemahan
dan hambatan dalam proses Digital Public Service ini. Kemajuan teknologi khususnya dalam
penyediaan kemudahan pelayanan publik juga harus didukung dengan kesiapan sumber daya
manusia yang unggul sebagai aktor pengelola teknologi itu sendiri. Selain itu, masalah adaptasi
juga menjadi salah satu tantangan besar bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dari transisi
manual ke arah digital sehingga edukasi yang tepat sasaran ini menjadi penting dilakukan.
Saat ini pemerintah telah banyak mengupayakan peningkatan dalam hal pelayanan kepada
masyarakat. Landasan yuridis dalam layanan public adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan publik Haji dan umroh sangat
diperlukan oleh masyarakat untuk berkomunikasi / mencari informasi mengenai haji dan umroh
dari proses dan prosedur pendaftaran, informasi mengenai travel yang memenuhi syarat, daftar
antrian pendaftaran haji hingga informasi mengenai pelaksanaan dan keberangkatan jamaah haji
dan umroh.
Dengan optimalisasi pemberdayaan media digital public service ini diharapkan kendala
masalah yang dihadapi selama ini oleh para calon jamaah haji dan umroh akan berkurang.